JABARSATU.COM – Presiden RI ke enam, Susilo Bambang Yudhoyono kecewa pada Partai Golkar. Dalam cuitannya di akun @SBYudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat ini mengatakan tidak bisa lagi bekerja sama dengan pihak-pihak yang tidak konsisten, ingkar kesepakatan, dan meninggalkan komitmen begitu saja.
“Secara sepihak Partai Golkar menolak Perppu, berarti mengingkari kesepakatan yang telah dibuat. Bagi saya hal begini amat prinsip,” cuit SBY pada Kamis tengah malam, 4 Desember 2014.
Perppu yang dibicarakan SBY adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung. Perppu itu dikeluarkan SBY semasa menjabat sebagai presiden dan telah didukung oleh partai-partai yang tergabung di Koalisi Merah Putih. Namun, dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar ke IX di Bali baru-baru ini, partai beringin memutuskan menolak perppu tersebut.
Nota kesepakatan untuk mendukung perppu, kata SBY, sudah ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan PPP. Sebagai imbalan atas kesepakatan itu, Partai Demokrat bersedia bergabung dengan Koalisi Merah Putih dan menduduki posisi pucuk pimpinan DPR RI.
“Nota Kesepakatan ini saya terima tgl 1 Oktober 2014 sore hari di Jakarta, sebelum dilaksanakan pemilihan Pimpinan DPR RI,” ujar SBY yang mengaku sedang memegang berkas itu pada saat melayangkan cuitan.
Menurut SBY, partainya dahulu bersedia merapat ke Koalisi Prabowo karena adanya nota kesepakatan itu. Syarat mutlaknya adalah KMP harus menyetujui dan mendukung perppu. (Baca: Soal Perpu Pilkada, Ruhut: Golkar Jilat Ludah)
Akibat Golkar ingkar janji, SBY memutuskan partainya akan mencari dukungan dari Koalisi Indonesia Hebat untuk mendukung pilkada langsung. “Saya telah memerintahkan para pimpinan Partai Demokrat untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan dan KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil.” (jbs/tempo/md)
