JABARSATU.COM – Gerakan Masayarakat Peduli Pendidikan (GMPP), menulis Surat Terbuka Untuk DPRD Jawa Barat, yang isinya meminta agar pemerintah segera menghentikan berbagai pungutan pada pendidikan menengah di Jawa Barat yang belum melaksankan sekolah gratis, sampai pendidikan menegah khususna di Kota Bandung.
Menurut Koordinator GMPP Harry Santoni dalam rilisnya yang diterima JABARSATU.COM, Kamis hari ini (13/11/2014), mengatakan, Selama ini pemerintah pusat sudah memberikan bantuan Biaya Oprasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 1. 000,000 per siswa per tahun dan pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan BOS sebesar Rp 200.000,- per siswa per tahun untuk pendidikan menengah, namun pihak sekolah merasa kurang cukup makanya untuk biaya oprasional personalia khususnya untuk insentif guru PNS dan Kepala Sekolah berserta stafnya meminta lagi bantuan kepada orang tua siswa .
“Ppadahal Guru dan Kepak Sekolah PNS sudah mendapatkan gaji,tunjangan melekat pada gaji,Tunjangan fungsional, tunjangan profesi dari pemerintah pusat dan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP) dari pemerintah Kota Bandung tetapi mengapa masih meminta honor bulana dari orang tua siswa” ujar Harry.
Lebih jauh GMPP mendesak melalui DPRD Jawa Barat agar Gubernur segera melakukan langkah-langkah politik selama masa transisi 2 tahun pengembalian pengelolaan pendidikan menengah kepada provinsi yaiatu segera dibuat peraturan gubernur tentang tata kelola keuangan pada Sekolah Menengah di Jawa Barat, segera melakukann pengawasan terhadap tata kekola keuangan pada pendidikan menengah Negeri di Jawa Barat.
“Berikan Sanksi kepada kepala sekolah yang tidak melaksankan perturan gubernur jika sudah dikeluarkan peraturan larang tersebut.dengan memberhentikan atau memutasikan ke daerah” tegsanya. (jbs/MD)
