Home Hukum Penertiban Tambang Liar di KBU Saling Lempar Tanggung Jawab

Penertiban Tambang Liar di KBU Saling Lempar Tanggung Jawab

484
0

longsorJABARSATU.COM – Maraknya aktivitas tambang liar di Kabupaten Bandung Barat (KBB) yang berada di titik Kawasan Bandung Utara (KBU) hingga kini dibiarkan. Saling lempar tanggungjawab terjadi lantaran miskordinasi dalam pemaknaan Perda Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara.
Kepala Satpol PP Provinsi Jabar, Udjwalaprana Sigit menerangkan harus ada sinergitas antar pemerintah daerah dan provinsi terkait penindakan tambang liar.
“Kita sebagai koordinator, berupaya, menindak bangunan atau aktivitas pemanfaatan lahan di KBU. Jika memang tidak sesuai dengan Perda 01 tahun 2008, kita rapatkan di provinsi dengan beberapa dinas terkait. Binamarga, Dinas Pemukiman dan perizinan. Setelah diproses dan paham permasalahannya, kita memanggil daerah terkait, artinya ada sinergitas antara provinsi dan daerah yang bersangkutan, nanti kita duduk bersama,” papar Sigit.
Meski demikian, Sigit menuturkan proses penertiban jangan sampai merugikan masyarakat. “Jika memang ada kesalahan, kita akan koreksi, jangan sampai merugikan masyarakat. Tapi jika kita sudah melakukan tugas dengan benar kan lain ceritanya,” jelasnya.
Terkait kewenangan penertiban, Sigit mengatakan, setiap daerah berhak menindak langsung aktivitas tambang liar di KBU, namun harus menyertakan pemberihauan kepada provinsi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya koordinasi jika daerah setempat merasa tak mampu dan perlu bantuan.
“KBU itu diatur Pergub, idealnya kalau rekomendasi provinsi tidak keluar, maka tidak akan diizinkan. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman di daerah, kalau menemukan permasalahan seperti itu, mari duduk bersama,” ucapnya.
Rencananya, besok Selasa (11/11) provinsi Jabar akan mengundang dinas teknis di daerah KBU untuk memberikan arahan soal penertiban dan penindakan.
“Nanti Selasa kita akan undang seluruh rekan di daerah yang mempunyai pekerjaan teknis soal KBU. Ada arahan tahapan hingga pembongkaran tetap melalui aturan. Kuncinya di provinsi dan di daerah,” paparnya.
Terkait adanya delapan titik tambang liar di KBB, Sigit berjanji akan meninjau lokasi tersebut. “Memang ada laporan kepada kami soal tambang ilegal, kita akan tinjau bersama dengan daerah terkait, kalau perlu dihentikan bersama-sama. Soal hak penertiban, KBB bisa menindak, bisa berkoordinasi dengan kami, kalau kita bisa fasilitasi nanti ada bantuan dari kita,” katanya.
Dia berharap Satpol PP di daerah bisa agresif dalam upaya penegakan Perda. Dia pun mengimbau agar koordinasi terus ditingkatkan.
“Saya menumbuhkembangkan satpol PP di daerah harus lebih agresif, lebih kedepan, nanti jika ada keterbatasan kita dukung dari provinsi. Kami tidak diam terkait masalah KBU, kita akan lebih gencar lagi, kuncinya sinergitas, kalau tidak kita akan bergerak sendiri-sendiri,” tukasnya.
“Terkait adanya pembekinga, Insya allah kita tidak takut, kita bekerja untuk masyarakat, mudah-mudahan para pelaku bisa disadarkan dengan cara kami yang humanis,” tutupnya. (gm/md)

Previous articleMasuk Kampus UIN SGD Bandung Harus Bayar
Next articleKemenag Sesalkan, Wacana Pengosongan Kolom Agama di KTP

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.