Mungkinkah KIH dan KMP Bubar Atau Melebur?

JABARSATU.COM – Ketua DPP Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mendesak supaya KMP dan KIH (Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat) segera membubarkan diri atau dilebur jadi satu kekuatan untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Spirit UUD 1945 mengedepankan sikap musyawarah mufakat, bukan menang-menangan lewat pemungutan suara atau voting.
‘’KMP tidak boleh serakah, jabatan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan, harus dibagi secara proporsional, tidak boleh diborong sendiri. Apa kita nggak malu, kalau jabatan itu kita ambil semua,’’ kata Mekeng kepada wartawan di gedung DPR, kemarin.
Dikatakan Mekeng, dengan dilantiknya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden, maka keduanya milik bangsa, bukan cuma milik KIH. Sejalan dengan itu, KMP juga mesti sadar bahwa jabatan pimpinan komisi dan alat kelengkapan di DPR, bukan menjadi miliknya, harus dibagi secara proporsional dengan teman-teman KIH, tidak boleh disapu bersih.
Mekeng meminta KMP berfikir jauh ke depan, tidak boleh dendam dan sakit hati berkepanjangan setelah keok di pilpres 2014. Teman-teman KIH harus diberi hak secara adil untuk memimpin komisi dan alat-alat kelengkapan DPR. ‘’Kita mesti tunjukkan pada dunia bahwa demokrasi di Indonesia sudah matang dan dewasa,’’ ujar Mekeng.
Ketua DPP Golkar Korwil Bali, NTB, dan NTT ini yakin, Prabowo-Hatta pasti rela jika KMP bagi-bagi kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR kepada teman-teman KIH. ‘’Keduanya pemimpin berjiwa besar dan kesatria sehingga ikhlas saat lepaskan jabatan itu. Saya yakin keduanya legowo,’’ kata Mekeng lagi.
Ditanya, apakah Golkar mau melepas jabatan itu untuk KIH, Mekeng mengatakan, sejak Golkar berdiri hingga sekarang ini, Golkar tak pernah mengambil posisi sebagai oposisi tetapi selalu jadi partai pendukung pemerintah untuk membangun bangsa ini.
‘’Dengan usianya yang ke-50, Golkar harus tunjukkan jati dirinya sebagai lokomotif pembangunan. Golkar harus punya pandangan yang jauh ke depan dan ini cocok dengan blue print Partai Golkar 2045 untuk wujudkan negara kesejahteraan,’’ tegas politisi asal NTT ini.
Terpisah, Ketum PAN Hatta Rajasa mengaku siap mendukung pemerintahan Jokowi. Namun, ia juga meminta KIH tidak segan-segan lakukan kritik jika kebijakan pemerintah tidak berpihak pada rakyat.
‘’Pemerintahan yang baik harus didukung, termasuk KIH harus memberikan dukungan dan kritikan kepada pemerintahan bila kebijakannya tidak sesuai dengan aspirasi rakyat,’’ pinta Hatta Radjasa.
Bekas Menko Perekonomian SBY ini menegaskan, partainya tetap berada di KMP. PAN siap menjalankan fungsi check and balances terhadap pemerintahan Jokowi-JK. ‘’PAN tetap di KMP dan siap lakukan check and balances untuk kebaikan bangsa dan negara ini,’’ ujarnya.
Ketum partai Hanura Wiranto saat dicegat wartawan usai menghadiri pelantikan presiden dan wakil presiden di gedung DPR, juga menganggap saat ini sudah tidak ada lagi koalisi-koalisian. Keduanya sudah bersatu padu untuk kesuksesan pemerintahan hasil pemilu 2014.
‘’Dengan adanya pertemuan Jokowi dengan Prabowo sebenarnya sudah mengisyaratkan tidak ada pertentangan dan perbedaan antara dua koalisi. Sekarang semuanya berkoalisi untuk Indonesia. Tepatnya, koalisi merah putih untuk mencapai Indonesia hebat. Kita laksanakan semua dengan baik,’’ tegas Wiranto.
Wiranto pun yakin tidak ada upaya jegal-menjegal dari kedua koalisi, karena sudah menyatu. Ia berharap, seluruh masyarakat mendukung pemerintah dalam persaingan global.
Sebelumnya, politisi PDIP Pramono Anung melobi pimpinan DPR dari KMP agar PDIP dan parpol yang tergabung dalam KIH mendapatkan jatah kursi pimpinan komisi serta alat kelengkapan DPR.
‘’Saya telah bertemu Pak Novanto dan seluruh pimpinan DPR. Kami bicara soal pimpinan alat kelengkapan DPR ke depannya bisa diatur secara bersama-sama,’’ kata Pramono Anung.
Pramono yang ditunjuk sebagai tim pelobi Koalisi Indonesia Hebat itu berharap kursi pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR bisa dimusyawarahkan, tidak semuanya dipegang dan dikuasai partai-partai KMP.
‘’Bagaimanapun juga, politik tidak boleh terus menerus menjadi tegang dan membuat ketegangan di masyarakat, karena di bawah bisa terbelah. Kalau melihat pemimpinnya rukun yang di bawah pasti guyub juga,’’ kata Pramono.(PR/MD)