Home Hukum Masyarakat Peduli HIV AIDS, Tuntut Pemerintah Jokowi Tolak Perjanjian WTO

Masyarakat Peduli HIV AIDS, Tuntut Pemerintah Jokowi Tolak Perjanjian WTO

461
0

jokowiJABARSATU.COM – Sekitar 100 orang dari berbagai elemen masyarakat yang peduli HIV AIDS dengan dikoordinir Jaringan Aksi Perubahan Indonesia (JAPI) melakukan aksi damai di depan halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Selasa (21/10/2014). Mereka mendesak pemerintah untuk menolak perjanjian dengan WTO (World Trade Organization) terkait obat-obatan yang dinilai merugikan Indonesia.

Dalam aksinya, massa membawa keranda yang bertuliskan ‘Tolak WTO – Korban Obat Mahal’. Selain itu sejumlah poter pun dibawa dengan tulisan antara lain ‘Waduk Tah Obat Mahal teh sabab nagara urang geus bisa nyieun obat sorangan’ dan ‘Tolak WTO dan Trip’s demi keadilan kesehatan bagi seluruh rakyat’.

Di antara para peserta aksi, ada yang dipasangi topeng wajah Jokowi dan Jusuf Kalla yang baru saja dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

“Menurut data Kementrian Kesehatan, hingga Juni 2014 jumlah kasus HIV sebanyak 142.961 kasus dan AIDS sebanyak 55.623 kasus. Sedangkan jumlah ODHA yang telah mendapatkan pengobatan ARV (Anto Retroviral Virus) sebanyak 43.677 orang. Berarti baru 31 ODHA yang telah menggantungkan hidupnya pada ARV,” ujar Dion Nuryadi, Koordinator JAPI Jabar dalam pernyataan sikapnya.

Indonesia sebagai salahsatu dari 157 negara yang menandatangani perjanjian dengan WTO telah mengikat pemerintah untuk membayar paten yang berakibat pada mahalnya ARV dan obat-obatan esensial seperti obat kanker, jantung, lupus, leukemia, hepatitis dan penyakit kronis lainnya.

Dengan perjanjian dengan WTO terkait hak kekayaan intelektual yang tertuang pada klausul Trips (The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) yang katanya melindungi hak cipta inilah yang membuat Indonesia bahkan tidak bisa memproduksi obat-obatan mahal yang masih dilindungi oleh paten.

“JAPI menuntut pemerintah agar memproduksi ARV dalam negeri serta berani melawan WTO dalam klausal Trips yang menyulitkan pemerintah Indonesia memproduksi obat generik karena hak paten WTO bersifat mengikat bagi negara anggotanya. Ini penting menyangkut hak kesehatan rakyat serta ketersedian obat murah di Indonesia,” tuturnya.

Melalui aksi ini JAPI menuntut pemerintah yang saat ini dipimpin Jokowi untuk melihat persoalan orang sakit sebagai persoalan kemanusiaan dan menolak persoalan kemanusiaan dibawa ke ranah kapitalisme dan monopoli dagang.

“Meningkatkan pilihan obat ARV serta obat-obatan esensial lainnya agar dapat diproduksi dalam negeri dan harganya terjangkau masyarakat,” jelas Dion.(dtc/Md)

Previous articleDi Gedung Sate Belum Ada Foto Jokowi-JK
Next articleEdi Sis Jadi Saksi Kasus Suap Bansos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.