POROSNEWS – – Walau masa pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang didukung Partai Demokrat dan mitra koalisinya, masih sebulan lagi berakhir, tepatnya 20 Oktober 2014, PDIP telah secara resmi menyatakan perubahan sikap politik partai sebagai partai pemerintah, yang sebelumnya selama sepuluh tahun menjadi partai di luar pemerintahan.Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam pidato pembuka rapat kerja nasional partainya yang berlangsung di Semarang, Jumat (19/9).
“Kini, PDI Perjuangan sudah berada di dalam pemerintahan. Kita sudah berhasil menempatkan kader terbaik partai sebagai Presiden Republik Indonesia. Saudara Joko Widodo harus selalu ingat bahwa beliau adalah sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Megawati, seperti diberitakan Antara.
PDIP, kata Megawati lagi, tidak hanya memberikan dukungan pada kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, namun memainkan peran aktif. “Visi yang ingin diwujudkan Saudara Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah bagian dari perjuangan kita semua, yakni mewujudkan Indonesia yang berdaulat dalam bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” tutur Megawati.
Karena itu, menurut Megawati, yang pertama diperlukan adalah adanya perubahan mental dan sikap politik dari seluruh kader partai, dari kekuatan yang berada di luar pemerintahan menjadi kekuatan baru, yang bukan saja berada dalam pemerintahan, tapi menjadi pemerintah itu sendiri. Ia menilai perubahan haluan PDIP membutuhkan mentalitas dari para kader sebagai kekuatan penyeimbang yang berada di luar pemerintahan menjadi partai yang berada di dalam pemerintah itu sendiri.
“PDIP, sebagai partai politik yang secara sadar menempuh jalan terjal ideologi, kini menghadapi ujian baru. Ujian tersebut justru berangkat dari posisi politik kita yang berubah, dari partai yang berada di luar pemerintahan dan kini, oleh rakyat, kita dihantarkan memasuki posisi politik baru sebagai partai yang berada di dalam pemerintahan di tingkat nasional,” ujar Megawati.
Dengan posisi baru itu, tambahnya, tanggung jawabnya menjadi tidak mudah. Sebab, ujian sebenarnya bagi PDIP bukan saja ketika partainya berada di luar pemerintahan. “Ujian terbesar justru ketika kita berada dalam pemerintahan. Di sinilah terletak tanggung jawab kita, bagaimana mewujudkan ideologi itu bekerja dalam kehidupan bernegara dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi keadilan dan kemakmuran rakyat, sebuah ideologi yang hidup,” katanya.
Rapat Kerja Nasional IV PDI Perjuangan yang berlangsung pada 19-21 September 2014 itu dihadiri 1.590 kader partai. Hadir pula Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Wali Kota Surabaya Tri Risma Harini. Juga dihadiri ketua-ketua umum partai yang berkoalisi dengan PDIP.
Tampak pula perwakilan dari partai Koalisi Merah Putih, Emron Pangkapi dan Isa Muchsin dari PPP serta Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Wibowo dan Ketua Fraksi PAN Catur Sapto Edy.
Di sela-sela acara tersebut, Dradjad Wibowo dengan tegas mengatakan, PAN tetap berada di Koalisi Merah Putih. Dia mengungkapkan, kedatangannya dengan Catur Sapto Edy memang mewakili PAN karena diundang oleh PDIP dan untuk menjaga silaturahim dengan PDIP, meskipun partai mereka memiliki perbedaan pandangan politik.
“Ini budaya yang dikembangkan para founding fathers kita, Bung Karno, Bung Hatta, dan semuanya bahwa, meskipun mereka punya perbedaan politik yang tajam, silaturahimnya tetap jalan. Jadi, saya tegaskan, PAN tetap berada di Koalisi Merah Putih, tidak berubah posisinya. Namun, kami ingin tunjukkan kepada masyarakat bahwa perbedaan politik tidak boleh menjadi perpecahan. Karena, bagaimanapun, bendera kita sama, Pancasila sama, menghirup udara yang sama, kita hidup di tanah yang sama. Jadi, PAN ingin melestarikan budaya yang sudah berkembang sejak founding fathers kita,” ujar Dradjad, seperti juga diberitakan Antara. | DJE/ASN/AFG/TOM/JBS
