JABARSATU.COM – Gara-gara sejumlah pejabat tak hadir, Wakil Wali Kota Bandung, Oded M. Danial naik pitam saat membuka asistensi kegiatan Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (Gerdu Taskin) di Hotel Gino Peruci, Jln. Braga Bandung, kemarin. Oded kecewa karena acara yang dianggapnya penting ini tidak menjadi perhatian sejumlah kepala dinas terkait.
“Ini acara penting, karena program pengentasan kemiskinan. Seharusnya yang hadir dari dinas-dinas orang yang berkompeten, agar bisa mengambil kebijakan,” katanya dengan nada tinggi.
Kekesalan Oded bertambah karena saat mengabsen beberapa dinas, ternyata tidak ada perwakilan dari Dinas Sosial yang hadir. “Kenapa Dinas Sosial yang paling berkepentingan tidak hadir? Tolong dicatat dan suruh menghadap saya,” tandas Oded.
Menurutnya, eksistensi pemerintah dinilai dari cara melindungi dan menyejahterakan rakyatnya. Pegawai Negeri Sipil (PNS) menurutnya mendapat tugas yang mulia sebagai tim untuk mengentaskan kemiskinan.
“Ini harus ditangani secara serius,” tegas Oded yang juga Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).
Menurut Oded, kemiskinan identik dengan keterbatasan akses dalam memenuhi berbagai kebutuhan dasar. Khususnya layanan pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Kondisi ini disebabkan daya beli yang rendah, sementara kebutuhan relatif banyak ditambah terbatasnya sumber-sumber ekonomi. Akibatnya, tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan kualitas dan kuantitas memadai.
“Saya tidak terlalu suka jika gedung tinggi bertebaran, mal di mana-mana tapi masih banyak masyarakat miskin di antara mereka. Saya minta tim secara serius bekerja sama, berkoordinasi, bekerja solid dengan tim yang SDM berkualitas dan dengan semangat yang tulus,” paparnya.
Sementara Kepala Bidang Penanggulangan Kemiskinan Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung, Sigit Iskandar mengatakan, kerja sama antarsemua pihak (pemerintah, dunia usaha, kelompok masyarakat termasuk kelompok sasaran) menjadi kunci dan tulang punggung. Sebab lebih memahami kondisi sosial dan budaya kelompok sasaran masyarakat miskin.
“Jika kita ingin berhasil menangani kemiskinan. Dua permasalahan pokok, yaitu data yang kurang padu dan sinergi koordinasi yang sangat lemah harus dihilangkan. Karena itu yang menyebabkan intervensi kita ke masyarakat miskin tidak begitu bagus,” tegas Sigit.
Di bidang kemiskinan, kata Sigit, Kota Bandung adalah bidang baru dan satu-satunya di Indonesia. “Di kota/kabupaten lain namanya Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, di Kota Bandung sangat bagus sekali karena definitif berupa bidang kemiskinan. Kita harus menyatukan data yang tersebar dan berbeda ini menjadi single data, sehingga muncul angka 706.319 jumlah keluarga miskin di Kota Bandung per Desember 2013,” kata Sigit.(JBS/GM/MD)