JABARSATU.COM -Puluhan orang yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Peduli Pendidikan (GRPP) Kota Bandung, menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jln. Diponegoro Bandung, Selasa (2/9).
Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan dan wakilnya, Deddy Mizwar untuk mendesak Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil agar segera menggratiskan pendidikan sampai SMA/SMK/MA.
Dalam aksinya, massa yang tergabung dalam beberapa organisasi pendidikan tersebut berorasi secara bergantian. Mereka pun menggelar sejumlah poster desakan, agar gubernur dan wagub bisa menggratiskan biaya pendidikan di semua kota/kabupaten di Jawa Barat.
Ketua Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Kota Bandung, Iwan Hermawan mengatakan, dalam kampanyenya gubernur dan wagub berjanji akan menggratiskan sekolah dari SD sampai SMA/ SMK/MA jika terpilih dalam Pilgub 2013.
Namun setelah dua tahun menjabat sebagai gubernur dan wagub, baru 20 kota/kabupaten yang telah melaksanakan sekolah gratis sampai tingkat SMA/SMK/MA.
“Kita hanya menuntut janji-janji Aher dan Demiz yang akan menggratiskan pendidikan di Jabar sampai SMA/SMK. Tapi nyatanya hingga saat ini setelah dua tahun jadi gubernur, baru mampu menggratiskan 20 kota/kabupaten. Ironisnya, Kota Bandung yang partai politiknya linear dengan gubernur belum menggratiskan. Bahkan sekolah di Kota Bandung menjadi yang termahal di Jabar,” kata Iwan di sela aksi demo.
“Kita menuntut supaya Aher memberikan tekanan kepada Wali Kota Bandung, untuk segera menggratiskan sekolah di Kota Bandung. Bila tidak, jangan disetujui RAPBD Kota Bandung tahun 2015, jika tidak memberikan BOP pendidikan di Kota Bandung,” tegasnya.
Mestinya, lanjut Iwan, Pemkot Bandung bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. “Mestinya malu dengan Purwakarta, Sumedang, Depok, Bekasi, dan lainnya, karena mereka sudah menggratiskan pendidikan sampai SMA. Kota Bandung malah mahal. SPP saja rata-rata mencapai Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu dan DSP mencapai Rp 5 juta-Rp 6 juta,” katanya.
Tak beratkan sekolah
Iwan menambahkan, sekolah gratis itu bukan berarti memberatkan sekolah. Tetapi sekolah harus memberikan bantuan sebesar-besarnya untuk pendidikan, sehingga biaya operasional bisa dibiayai pemerintah.
“Saat ini, pemerintah pusat hanya memberikan Rp 1 juta per siswa, pemprov hanya Rp 200 ribu per siswa per tahun. Sedangkan Kota Bandung memerlukan Rp 4.600.000/ siswa SMA/tahun, dan Rp 5.300.000 untuk SMK. Nah itu masih kurang, dan kekurangannya menjadi beban masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan, untuk mendorong itu, pihaknya sudah beberapa kali mendatangi pemkot. Tetapi Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil tidak bisa memenuhi harapan tersebut.
“Emil bilang kita tidak pernah berjanji, yang janji adalah gubernur dan wakilnya. Sebab itulah kita menekan ke sini menagih janji. Kita harap gubernur bisa menekan kepada Kota Bandung agar menggratiskan pendidikan sampai SMA, dengan memberikan biaya operasional pendidikan setidaknya sesuai standar Rp 4.300.000/siswa. Selain itu, untuk BOS jangan Rp 200.000, minimal Rp 1 juta, sebab APBD pendidikan 20 persen bisa mencapai Rp 3 triliun,” katanya.
Pemprov subsidi
Sementara itu, Wagub Jabar, Deddy Mizwar mengatakan, berbicara sekolah itu adanya di kabupaten/kota. Pemprov Jabar hanya memberikan subsidi saja.
“Tidak ada sekolah yang dikelola provinsi, tapi di kabupaten/kota. Dan, kita sudah menyubsidi dengan nilai yang sama. Untuk SMA negeri Rp 300.000, dan Rp 400.000 untuk SMA swasta,” katanya.
Ia menyatakan, Kota Bandung menurut beberapa pengamat punya standar yang cukup tinggi dibandingkan kota lainnya. Sebab itu, mesti dihitung kembali bagaimana kesanggupan Pemkot Bandung.
“Yang jelas kita sudah subsidi. Untuk desak Wali Kota Bandung, kita tidak punya kewajiban untuk itu, tinggal dari pemkotnya mau bagaimana, mau gratiskan atau tidak, atau dipilih untuk yang tidak mampu saja. Yang jelas kita sudah lakukan subsidi. Mungkin Bandung punya keterbatasan,” katanya.(JBS/GM/MD)
