Ketua Gerindra DKI Jakarta Kembali Ancam Culik Ketua KPU

JABARSATU.COM – Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta M Taufik kembali mengeluarkan ancaman untuk menangkap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik. Sebelumnya, dia mengatakan, massa Prabowo-Hatta akan menyerahkan replika Husni kepada kepolisian. “Kami minta polisi menangkap dia (Ketua KPU) karena telah menginstruksikan membuka kotak suara sebelum tanggal 8 Agustus sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Replikanya akan kami serahkan kepada polisi besok, dengan harapan polisi segera menangkap yang aslinya. Kalau polisi lambat menangkap, terpaksa kami yang akan menangkap,” ujar Taufik, Minggu (10/8/2014). Selain itu, Taufik mengatakan, tim Prabowo-Hatta juga akan mendatangi Mabes Polri untuk membawa surat keputusan MK terkait waktu pembukaan kotak suara sebagai dasar tudingan pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU. Sebelumnya, enam ketua DPD Gerindra sepakat untuk membawa massa mengepung gedung MK pada sidang ketiga gugatan hasil pilpres, Senin (11/8/2014). Massa tambahan akan didatangkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Kalau penegak hukum tidak mau menegakkan hukum masyarakat yang akan tegakkan hukum, MK akan dikepung dari depan dan belakang,” katanya. Sebelumnya, seruan untuk menangkap Ketua KPU disampaikan Taufik dalam orasinya di depan MK, Jakarta Pusat. (Baca: Ketua DPD Gerindra Ajak Massa Prabowo Tangkap Ketua KPU). Di tempat terpisah, Saiful Mujani Research and Consulting menyampaikan hasil survei terkait pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilpres 2014. Hasilnya, hanya 2,3 persen masyarakat yang menganggap pilpres tidak bebas dan tidak jujur. Sebanyak 48,2 persen responden menilai pilpres berlangsung sangat bebas dan jujur. Sebanyak 29,7 persen responden menilai, pilpres berlangsung bebas dan jujur dengan sedikit permasalahan. Sementara itu, sebanyak 10,9 persen responden menilai pilpres berjalan bebas dan jujur dengan banyak permasalahan. Survei juga mendapatkan, langkah Prabowo-Hatta mengajukan permohonan hasil pemilihan umum (PHPU) ke MK tidak didukung oleh pemilihnya sendiri.(JBS/kompas/md)