JABARSATU.COM – Para pekerja outsourcing PT. Jasa Marga (Persero) Tbk, yang tergabung dalam Serikat Pekerja Jasa Marga Cabang Jakarta – Cikampek dan Cabang Bandung, FSP PPMI (Federasi Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan, Media dan Informasi), melakukan unjuk rasa damai dan hak mogok kerja, selama dua hari yakni hari ini Rabu (11/6/14) hingga besok.
Aksi ini berdampak pada pelayanan gerbang tol Cikarang Utama, Bekasi Timur, Bekasi Barat, Cibitung, Cikarang Timur, Cikarang Barat, dan Tambun. Dalam siarana Pers yang diterima JABARSATU, malam tadi, pada saat mogok kerja, pekerja pada bagian pembagian kartu atau pembayaran jalan tol tidak akan masuk kerja.
“Namun kami tidak menghendaki gerbang tol tersebut ditutup atau tidak beroperasi. Kami hanya tidak hadir bekerja seperti biasanya, namun pintu tol tersebut akan tetap kami buka, sehingga para pengguna jalan tetap bisa melalui gerbang tol tersebut. Kecuali memang pihak manajemen menutup pintu tol tersebut. Kami harap, dengan cara ini tetap dapat melakukan hak mogok kerja yang telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan, tanpa perlu menghambat hak masyarakat atas pelayanan jalan tol” ujar Samsuri, salah seorang kordinator aksi.
Selengkapnya, isi surat dan rilis itu berbunyi:
Kemudian pada tanggal 13 Juni 2014, kami akan melaksanakan unjuk rasa di kantor pusat Jasa Marga, Plaza Tol Taman Mini. Pada aksi itupun, kami akan membiarkan gerbang tol yang kami sebutkan di atas tidak dijaga. Pada aksi tersebut kami akan melibatkan lebih dari 500 pekerja Jasa Marga PUK Jakarta-Cikampek dan Bandung, yang seluruhnya merupakan pekerja outsourcing.
Kami melakukan mogok kerja karena PT. Jasa Marga (Persero) Tbk di Cabang Jakarta- Cikampek sejak tahun 2003 telah memberlakukan sistem outsourcing pada bagian inti produksi. Hal tersebut telah melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003, yang melarang sebuah perusahaan mempekerjakan buruh outsourcing pada bagian inti produksi.
Selain itu, pihak manajemen PT. Jasa Marga (Persero) Tbk tidak memiliki itikad baik untuk mematuhi dan menjalankan keputusan hasil Panja DPR RI Komisi IX dan Hasil Kesimpulan Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama dengan Kementrian BUMN dan Kementrian Tenaga Kerja RI tentang kewajiban perusahaan BUMN untuk melakukan pengangkatan Buruh Outsourcing.
Keputusan mogok kerja tersebut terpaksa kami ambil setelah berbagai upaya dan perundingan yang telah kami tempuh selama hampir tiga tahun terus diabaikan oleh pihak manajemen PT. Jasa Marga. Pihak manajemen PT. Jasa Marga bahkan tidak mematuhi keputusan yang dibuat oleh DPR RI tentang kewajiban perusahaan BUMN untuk segera melakukan pengangkatan pekerja outsourcing pada bagian inti produksi untuk menjadi pekerja tetap.
Adapun tuntutan kami sebagai berikut:
1. Dihapuskannya sistem kerja outsourcing di PT. Jasa Marga yang sudah dijalankan selama lebih dari 10 tahun. Karenanya kami juga menuntut PT. Jasa Marga agar mengangkat seluruh pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap
2. Dilaksanakannya 12 butir rekomendasi Panja DPR-RI, serta nota pemeriksaan Kementerian Tenaga Kerja tentang penggunaan pekerja outsourcing pada perusahaan- perusahaan BUMN
3. Dipekerjakannya kembali seluruh pengurus dan anggota serikat pekerja Jasa Marga Cabang Bandung yang di-PHK sepihak karena memperjuangkan pengangkatan status pekerja outsourcing menjadi pekerja tetap
4. Dibayarkannya upah proses kepada seluruh pekerja outsourcing yang di-PHK sepihak terhitung sejak pertengahan bulan Nopember 2013.
Melalui siaran pers ini, kami berharap rekan-rekan jurnalis dan seluruh pengguna jasa tol dapat memahami alasan kami dan memberikan dukungannya. Dukungan dapat diberikan salah satunya dengan mengirimkan pendapat melalui alamat email Jasa Marga berikut ini:
Email: jasmar@jasamarga.com dan purbaleunyi@jasamarga.co.id,
serta Twitter: @PTjasamarga @infoLalinTol @HasanudinJM. (JBS/MD)
