JABARSATU.COM – Ketua Forum Silaturahmi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Ridwan Bae Ridwan Bae mengatakan, di internal partainya masih ada keinginan kuat agar Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical menjadi bakal calon wakil presiden untuk Joko Widodo. Usulan itu telah disampaikan pada Ical dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VI Partai Golkar yang digelar di Jakarta, Minggu (18/5/14).
Ridwan mengatakan selain menjadi bakal cawapres untuk Jokowi, muncul juga usulan agar Ical tetap menjadi bakal calon presiden dan berkoalisi dengan Partai Demokrat. Menurutnya, usulan itu sejalan dengan keputusan Rapimnas VI yang menegaskan posisi Ical sebagai bakal capres atau cawapres.
“Kita sebenarnya berharap ke PDI-P, tapi ruang komunikasi kita serahkan ke beliau (Ical). Kalau dengan Demokrat, catatannya Pak ARB (Ical) harus jadi nomor satu (capres),” kata Ridwan seusai Rapimnas VI Partai Golkar, Minggu petang.
Ketua DPD I Golkar Sulawesi Tenggara itu mengatakan, aspirasi dari pimpinan Golkar di tingkat provinsi mendorong agar Ical menentukan mitra koalisi paling besar potensi menang di Pilpres 2014. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keinginan Golkar terlibat langsung dalam menciptakan pemerintahan yang solid.
“Kita coba lirik mana yang menguntungkan dan bisa menang. Kita berharap mitra ini tidak ada perbedaan, apalagi mengecilkan Pak ARB,” ujarnya.
Rapimnas VI Golkar yang berlangsung selama tujuh jam menghasilkan tiga keputusan. Selain menunjuk Aburizal sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, Partai Golkar memberikan wewenang dan mandat pada Aburizal untuk mengambil kebijakan politik dalam menentukan arah koalisi Partai Golkar. Semua keputusan rapimnas sebelumnya yang terkait dengan Pemilu Presiden 2014 dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, Golkar akan merujuk pada keputusan Rapimnas VI yang ditetapkan di Jakarta pada 18 Mei 2014.
Dengan keputusan tersebut, hanya Ical yang berpeluang menjadi bakal capres atau bakal cawapres dari Partai Golkar. Kader lain yang ingin maju sebagai bakal capres atau bakal cawapres bersama partai lain diminta untuk tidak membawa nama Golkar sebagai partai yang mengusungnya. (JBS/kompas/MD)
