Home Dunia Putin Tidak Peduli Tekanan Barat dan tetap Caplok Krimea

Putin Tidak Peduli Tekanan Barat dan tetap Caplok Krimea

476
0
Putin: Referendum Krimea Sepenuhnya Legal
Putin: Referendum Krimea Sepenuhnya Legal
Putin: Referendum Krimea Sepenuhnya Legal

JABARSATU.COM – Rusia mengatakan kepada Amerika Serikat dan Barat terkait sanksi yang dijatuhkan kepada Rusia setelah negara itu menandatangani traktat masuknya Krimea menjadi Federasi Rusia.

Peringatan Rusia disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri John Kerry.

Lavrov mengeluarkan peringatan beberapa jam setelah pemimpin Klik Rusia dan Krimea menandatangani traktat bergabungnya wilayah Krimea ke dalam Federasi Rusia.

Sebagian besar pemilih Krimea menyatakan memisahkan diri dari Ukraina dalam referendum yang disengketakan Minggu lalu (16/03).

“Sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak dapat diterima dan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi,” tegas Sergei Lavrov.

Namun ia tidak menyebut akibat-akibat yang dimaksud.

Senin lalu, Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan berbagai sanksi kepada sejumlah pejabat Rusia dan Ukraina yang dituduh terlibat dalam upaya mencaplok Krimea.

Setelah Lavrov berbicara dengan Kerry, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan,”Penduduk republik (Krimea) membuat keputusan demokratik sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB, yang diterima dan dihormati oleh Rusia.”

Dekrit pengakuan kedaulatan Krimea berlaku begitu ditandatangani

Presiden Rusia Vladimir Putin sudah menandatangani dekrit yang mengakui Krimea “sebagai sebuah negara merdeka yang berdaulat,” kata sejumlah sumber kepresidenan.

“Dekrit ini berlaku saat ditandatangani,” mereka menambahkan..

Langkah tersebut diambil setelah sejumlah pejabat menyatakan hasil referendum Minggu 16 Maret di Krimea menunjukkan bahwa 97% pemilih memutuskan berpisah dari Klik Ukraina dan bergabung dengan Rusia.

Amerika Serikat dan Uni Eropa sebelumnya menerapkanKlik sanksi kepada beberapa pejabat Rusia dan Ukraina karena hasil pemungutan suara tersebut.

Naskah dekrit Presiden Klik Rusia menyebutkan dekrit diterbitkan dengan mempertimbangkan ‘ungkapan keinginan warga Krimea dalam referendum Krimea’.

Wakil PM Rusia kena sanksi

Parlemen Krimea secara resmi sudah menyatakan kemerdekaan dari Ukraina dan meminta untuk bergabung dengan Federasi Rusia.

Referendum di Krimea digelar oleh para pejabat pendukung Rusia setelah unjuk rasa selama beberapa bulan di ibukota Ukraina, Kiev, berhasil menggulingkan Presiden Viktor Yanukovich yang pro-Moskow.

Sejak saat itu pasukan Rusia praktis mengendalikan Krimea walau pemerintah Moskow mengatakan mereka adalah pasukan pertahanan diri setempat yang tidak berada di bawah kendalinya.

Daftar pejabat Ukraina dan Rusia yang terkena sanksi oleh Uni Eropa dan Klik Amerika Serikat, antara lain mencakup penjabat Perdana Menteri Krimea, Sergei Aksyonov, dan Ketua Parlemen Kriema, Vladimir Konstantinov.

Sedangkan Wakil Perdana Menteri Rusia, Dmitry Rogozin, dan Ketua Majelis Tinggi Parlemen Rusia, Valentino Marviyenok, masuk dalam daftar sanksi Amerika Serikat.

AS dan Eropa bekukan aset Rusia dan Ukraina

Sejumlah pejabat Rusia dan Ukraina dikenai sanksi keuangan dan perjalanan

Presiden Amerika Serikat, Barack Obama. mengatakan pemerintahannya “siap menerapkan sanksi lanjutan” terkait dengan peran Rusia di Ukraina.

Dalam sebuah konperensi pers, Obama mengatakan “tidak ada gunanya kecuali semakin mengasingkan Rusia dan merusak posisinya di dunia” jika Moskow terus melakukan campur tangan di Ukraina.

Amerika Serikat dan Uni Eropa juga mengumumkan larangan perjalanan dan pembekuan aset terhadap sejumlah pejabat Rusia dan Ukraina.

EU mengumumkan sanksi terhadap 21 pejabat setelah para menteri luar negeri bertemu di Brussels, Belgia.

Sementara AS menjatuhkan sanksi keuangan terhadap tujuh pejabat tinggi dan anggota parlemen Rusia serta empat pemimpin separatis Krimea karena dipandang merusak ‘proses demokrasi dan lembaga di Ukraina’.

Gabung dengan Rusia

Tindakan ini diambil setelah dalam Klik referendum hari Minggu di Krimea, 97% pemilih mendukung pemisahan diri dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia..

Sejumlah orang yang dikenakan sanksi dipandang memainkan peran penting dalam referendum yang dianggap AS dan EU suatu pelanggaran hukum.

Tentara pendukung Rusia menguasai Krimea sejak akhir bulan Februari.

Moskow mengatakan pasukan tersebut mendukung Rusia dan bukan dibawah pengawasan langsung pihaknya.

Krisis ini terjadi setelah presiden Ukraina pendukung Moskow Viktor Yanukovich digulingkan tanggal 22 Februari.

Aksi ini memicu unjuk rasa di jalan selama berbulan bulan dengan menolak kesepakatan perdagangan EU dan mendukung kedekatan hubungan dengan Moskow.

Parlemen Krimea resmikan pemisahan dari Ukraina

Parlemen Krimea secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dari Ukraina dan meminta untuk bergabung dengan Federasi Rusia.

Keputusan itu diambil setelahKlik referendum yang kontroversial pada Minggu (16/03), dengan hampir 97% penduduk memilih untuk bergabung dengan Federasi Rusia, menurut Kepala komisi pemilihan Ukraina, Mikhail Malyshev.

Pemerintah di Kiev telah mengatakan tidak akan mengakui hasil tersebut. AS dan Uni Eropa mengatakan pemungutan suara adalah ilegal dan akan mengenakan sanksi bagi Moskow.

Semenanjung Krimea telah dikuasai oleh pasukan pro-Rusia sejak akhir Februari lalu.

Moskow mengatakan tentara yang mendukung Rusia itu merupakan pasukan pertahanan, tetapi tidak berada dalam kontrol langsung Rusia.

Krisis itu terjadi menyusul penggulingan Presiden Ukraina pro Moskow Viktor Yanukovych pada 22 Februari lalu, setelah terjadi protes selama beberapa bulan dan bentrokan yang memakan korban..

Perdana Menteri sementara Ukraina Arseniy Yatsenyuk mengatakan pemungutan suara merupakan “sebuah pertunjukan sirkus”, yang didukung lebih dari 21.000 tentara Rusia, lengkap dengan senjata mereka untuk membuktikan legalitas referendum”.

Presiden sementara Oleksandr Turchynov menggambarkan referendum sebagai “pertunjukan sandiwara” yang “tidak akan diakui oleh Ukraina ataupun oleh warga dunia”.

Pemungutan suara diboikot minoritas Ukraina dan keturunan Muslim Tatar di Krimea, dan banyak pihak mengkritik proses pemilihan tersebut.

Pemilih Krimea ‘dukung penyatuan’ dengan Rusia

Sebagian warga Krimea merayakan hasil referendum yang digelar Minggu (16/03).

Sekitar 95,5% pemilih Krimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dan berpisah dengan Ukraina dalam referendum yang keabsahannya disengketakan.

Sejauh ini lebih dari 50% kertas suara telah dihitung. Para pemilih diminta menentukan dua pilihan untuk bergabung dengan Rusia atau tetap bersama Ukraina dengan otonomi lebih besar.

Sesudah penghitungan suara (16/03), pemimpin wilayah otonom Krimea yang menjadi bagian Ukraina ini mengatakan ia akan mengajukan permohonan agar Krimea masuk menjadi bagian Rusia.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya telah menyatakan akan menghormati keinginan rakyat Krimea.

Banyak warga Krimea yang setia terhadap pemerintah Ukraina memboikot referendum, terutama dari kelompok etnik Tatar dan Ukraina.

Penduduk Krimea terdiri dari 58% etnik Rusia. Sisanya adalah etnik Ukraina dan Tatar.

Pasukan pro-Rusia mengambil kendali Krimea pada Februari lalu, setelah presiden Ukraina yang pro-Moskow Viktor Yanukovych digulingkan oleh demonstrasi massal.

Pemerintah Rusia mengatakan Presiden Putin dan Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah berbicara melalui sambungan telepon dan sepakat mencari jalan menstabilkan Ukraina.

Namun tidak lama setelah tempat pemungutan suara ditutup, Amerika kembali menyampaikan ancamannya untuk menjatuhkan sanksi kepada Rusia.

Sementara itu Uni Eropa mengatakan pemungutan suara “tidak sah” dan “hasilnya tidak akan diakui”.

Amerika dan Uni Eropa sebelumnya menyatakan referendum di Krimea ilegal.(bbs/jbs)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.