Home Hukum MASIRAH AL KUBRA MELURUSKAN KESESATAN PENYELENGGARA NEGARA

MASIRAH AL KUBRA MELURUSKAN KESESATAN PENYELENGGARA NEGARA

148
0
M. RIZAL FADILLAH /ist

by M Rizal Fadillah

Agak lama umat menunggu MUI untuk mengeluarkan Maklumat kembali yang berisi tahzir (peringatan). MUI yang menolak tegas tanpa kompromi RUU HIP dan RUU BPIP karena substansi materi keduanya dinilai sama. Merujuk pada hasil Kongres Umat Islam 2020 di Pangkal Pinang meminta kepada Presiden agar BPIP segera dibubarkan.

Pernyataan tegas MUI yang sudah disiapkan itu bagus dan juga menggigit terutama sikap tegas bahwa Kepres No 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila agar dicabut. Kepres ini menjadi sumber penyelewengan atas tafsir Pancasila. Hari lahir Pancasila bukan 1 Juni 1945 tetapi 18 Agustus 1945. Karenanya Pemerintah sepantasnya mengeluarkan Kepres baru yang menetapkan hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945.

Bagi MUI yang sejak awal menegaskan penolakan RUU HIP, yang kemudian berubah menjadi RUU BPIP, itu memenuhi dua kewajiban yaitu kewajiban syar’i dan kewajiban kebangsaan dalam rangka penegakan kesepakatan. Ini artinya baik RUU HIP yang menjadi inisiatif DPR dan RUU BPIP yang menjadi usulan Pemerintah adalah bukti dan wujud penghianatan dari kesepakatan bangsa Indonesia.

MUI sebagai lokomotif perjuangan umat tentu sangat merasakan kegelisahan umat Islam atas bahaya terhadap bangsa dan negara andai kedua RUU tersebut ditetapkan sebagai Undang Undang. Karenanya sedemikian serius MUI mewanti-wanti, bahkan sangat mungkin mengancam atas pengabaiannya.

Bila sikap Pemerintah dan DPR tetap bersikukuh mempertahankan kedua RUU maka tidak ada jalan lain selain melakukan al masirah al kubra (parade akbar) sebagai jalan konstitusional untuk meluruskan kesesatan penyelenggara negara. Demikian sejak dini dikemukakan. Bahkan menyebut persiapan panglima segala.

Model “warning” seperti ini semestinya menjadi perhatian baik Pemerintah maupun DPR agar mengoreksi diri untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU HIP dan RUU BPIP. Sebaiknya batalkan dan cabut segera. Laksanakan pembubaran BPIP.

Jika peringatan MUI dikeluarkan, maka hal itu merupakan peringatan keagamaan bukan politik atau lainnya, karenanya pernyataan bahwa al masirah al kubra adalah “jalan untuk meluruskan kesesatan” menjadi peringatan syar’i.

Umat Islam tentu bersiap-siap merespon konstruktif seruan MUI dengan risiko dan semangat berkorban apapun untuk agama yang diyakini kebenarannya.

*) Pemerhati Politik dan Keagamaan

Bandung, 26 Agustus 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.