Home Hukum Seputar Surat Anggota DPRD Jabar: Salah Kaprah!

Seputar Surat Anggota DPRD Jabar: Salah Kaprah!

232
0

Oleh IMAM WAHYUDI *)

Sebuah pemunduran yang nyata akan fungsi dan peran anggota dewan perwakilan rakyat?! Tak bermaksud “pukul rata”. Baru saja, khalayak tersentak. Seorang anggota DPRD Jawa Barat berkirim surat ke kepala SMKN 4 Bandung. Merekomendasikan calon siswa, dalam rangka Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 2020-2021. Beritanya di media publik. Sontak viral.

Sampai di situ (sepertinya) tak ada masalah. Rekomendasi dimaksudkan sebagai memperjuangkan dan atau menyalurkan aspirasi (rakyat). Bila itu semata, rasanya dangkal. Tak segamblang menjabarkannya. Memaknai “agregasi kepentingan rakyat”, hendaknya dimaknakan sebagai “menyeluruh”. Sebut saja, langkah dan aksi bersifat populis. Lebih jauh, menuju arah dan harapan kesejahteraan rakyat. Bukan bersifat “keistimewaan”. Apalagi private and confidential alias personal.

Sebelum lebih jauh, anggota DPRD Jabar tersebut sudah mengklarifikasi dan mohon maaf. Sadar akan kekhilafan. Mungkin pula dengan sadar dilakukan. Kita maklum “prestise” seorang anggota dewan. Prestise, tentu lebih arif — bila seirama prestasi. Yang bersangkutan, dikabarkan membuat, memiliki dan menggunakan kop surat berlabel Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat plus logo resmi. Di bawal label itu, tercetak nama pribadi yang bersangkutan. Di sinilah masalahnya. Terindikasi melakukan maladministrasi secara kelembagaan.

Perihal itu, perlu perhatian pihak Sekretariat DPRD Jabar sebagai pihak pertama yang berkepentingan. Selanjutnya pimpinan dewan dan atau melalui badan kehormatan. Dalam kaitan “kemitraan”, maka sangat mungkin keterlibatan badan hukum Pemprov Jabar. Ya, itu tadi — dalam hal penggunaan nama lembaga resmi pada judul atau kop surat pribadi (anggota). Dengan kata lain, telah terjadi pelanggaran tata-cara dan etika. Ada aturan yang jelas ikhwal administrasi dan atau lalu-lintas surat menyurat antarlembaga.

Penulis berpendapat, kop surat serupa itu tak seharusnya ada. Bisa disebut fatal. Format surat tak lazim. Salah! Hal yang tidak seharusnya dilakukan sekapasitas anggota dewan. Bisa jadi, tidak tahu. Sayangnya, tak mau pula bertanya lebih dulu. Sebagai anggota dewan, boleh saja membuat kop surat pribadi. Formatnya, tentu berbeda. Tak sama dengan lembaga atau institusinya. Dalam hal berkirim surat, stempel lembaga kerap mengiringi tandatangan si pembuat su Secara universal, kop surat itu dikenal sebagai “from the desk” . Berikutnya ditulis nama anggota dan selanjutnya nama lembaga. Bukan sertamerta lebih dulu nama lembaga dan (baru) di bawahnya nama anggota yang bersangkutan. Itulah sebabnya, lantas media memberitakan sebagai menggunakan kop surat lembaga DPRD Jawa Barat. Setidaknya mengindikasikan seolah-olah untuk dan atasnama lembaga.

Bila benar yang ditulis di media publik, anggota dewan itu bernama Dadang Supriatna — maka format kop surat, sebaiknya seperti ini :

from the desk

  • Dadang Supriatna
  • Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat
  • Komisi/bidang (bila perlu)
  • Fraksi (bila perlu)
  • Alamat kantor/rumah (bila perlu).

Tak diniatkan “mengajari itik berenang”. Setidaknya kop surat dimaksud, pada kesempatan pertama — harus jelas. Tidak boleh mengesankan sebagai dan atau atasnama lembaga. Lebih jauh, dapat diplesetkan sebagai “kebohongan publik”. Lebih dekatnya, terjebak pada model “pembodohan publik”.

*

Kita maklum akan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dewan perwakilan rakyat. Utamanya legislasi, anggaran dan pengawasan. Legislasi adalah mengusulkan dan atau membahas bersama pemda dalam membuat peraturan daerah (perda/pergub). Fungsi anggaran, bersama pemerintah (dalam hal ini gubernur di tingkat DPRD Jabar) membuat rancangan program dan anggaran berupa APBD. Sedang fungsi pengawasan adalah melakukan kontrol terhadap realisasi produk legislasi hingga pelaksanaan program dan penggunaan APBD. Dalam hal tupoksi tsb, anggota dewan diharapkan senantiasa berorientasi pada kepentingan dan atau aspirasi rakyat.

Ikhwal perkara surat di atas, secara umum dapat dimasukkan pada fungsi pengawasan. Di luar aspek format kop surat. Hanya saja yang dimaksud pengawasan, tentu dalam bingkai kinerja dewan. Pengawasan bisa dalam bentuk koreksi dan atau kritisi kinerja pemerintah. Meliputi dinas, lembaga, badan dan biro. Kinerja antara lain mencakup kebijakan, pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Kinerja pengawasan dewan yang sesuai aturan main dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukan sertamerta atau semau gue. Bukan pula akrobat.

Dalam hal rekomendasi, apalagi bersifat personal — rasanya salah kaprah. Hal “istimewa” serupa itu, bukan tak boleh dilakukan. Sebaiknya ambil jalur “TST” (tahu sama tahu) alias bisik-bisik. Hehehe. Berhasil nyaman, tak mulus pun aman. Tidak menjadikan riuh. Praktis kontraproduktif.

Kita berharap, hendaknya para anggota dewan senantiasa bersikap arif — sebagai wakil rakyat. Senantiasa mau dan mampu mengagregasikan kepentingan rakyat. Sesuai dengan semangat lembaga dewan. Adalah parlemen yang bermakna bicara atau bersuara. Sejalan hak immunitas yang dimiliki. Sebaik-baiknya anggota dewan adalah siap berpendapat dan menyatakan sikap terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak populis. Pun terkait dengan sketsa masyarakat kekinian. Bila seputar itu saja, kiranya sudah lebih dari cukup. Sebut saja, produktif.*

*)Ketua Komunitas Wartawan Senior (KWS) Jabar & Mantan Anggota DPRD Jabar (2004-2009).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.