Home #Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon Polri Harus Netral

Polri Harus Netral

407
0

oleh : Matdon – Wartawan Jabarsatu.com

 

Lomba karya jurnalistik Polri 2018 bertema “Bersama POLRI wujudkan Pilkada Damai 2018”, agak terganggu dengan kahadiran Sestama Lemhanas Komjen Pol M Iriawan yang dilantik menjadi Pj Gubernur Jabar oleh Mendagri Tjahjo Kumolo di Bandung, hari Senin lalu (18 Juni 2018).

Pelantikannya menuai Pro dan kontra, meskipun Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Martuani Sormin mengeluarkan 13 poin pedoman netralitas polisi pada Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Pedoman tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri, tapi kecurigaan tetap muncul dari Partai Gerindra dan sebagian masyarakat.

Sikap netralitas Polri dalam ketetuannya bersikap wajib untuk seluruh anggota Polri. Anggota Polri dilarang terlibat langsung dalam politik praktis. Siapa pun yang melanggar, akan diberi sanksi. Tetapi Pengamat politik Ray Rangkuti tak melihat alasan kuat untuk menunjuk anggota kepolisian sebagai penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat. Dia tidak melihat ada alasan yang kuat untuk harus menempatkan anggota polisi sebagai Pj Gubernur Jabar.

Itu artinya, tema yang megusung “Bersama POLRI wujudkan Pilkada Damai 2018”, sebenarnya letupan kecil bahwa di Jawa Barat ada indikasi Pilkada tidak damai dengan menempatkan Iriawan, padahal sejauh ini Pilkada Jabar berlangsung damai, lancar dan belum ada indikasi ada hambatan atau ancaman yang serius. faktor ancaman lain yang potensial menghambat pelaksanaan pilkada juga tidak terlihat.

Lalu apa yang hendak dilakukan Polri jika memang pengangkatan Iriawan menuai protes, apakah 13 point tadi bisa dibuktikan atau tidak?. Seperti anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah atau caleg, dilarang menerima dan mendistribusikan janji, hadiah, sumbangan atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak parpol, paslon dan tim sukses pada kegiatan Pemilu/Pemilukada, diilarang menggunakan/memasang/menyuruh orang lain untuk memasang atribut-atribut yang bertuliskan/bergambar parpol, caleg, dan paslon.

Lalu dilarang menghadiri, menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan deklarasi, rapat, kampanye, pertemuan partai politik kecuali di dalam melaksanakan pengamanan yang berdasarkan surat perintah tugas dan dilarang mempromosikan, menanggapi dan menyebarluaskan gambar/foto bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah baik melalui media massa, media online dan media sosial serta dilarang melakukan foto bersama dengan bakal pasangan calon kepala/wakil kepala daerah/caleg. Juga dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apapun kepada calon kepala/wakil kepala daerah/caleg/tim sukses. Yang wajib dilaksanakan adalah memberikan pengamanan pada rangkaian kegiatan Pemilu/Pemilukada.

Pada point selanjutntya tertulis dilarang menjadi pengurus/anggota tim sukses paslon/caleg di dalam Pemilu/Pemilukada, dilarang menggunakan kewenangan atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan kepentingan politik parpol maupun paslon/caleg di dalam kegiatan Pemilu/Pemilukada, dilarang memberikan fasilitas-fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan parpol, caleg, paslon Pilkada, tim sukses dan paslon Presiden/Wapres pada masa kampanye dan dilarang melakukan kampanye hitam (black campaign) terhadap paslon serta dilarang menganjurkan untuk menjadi golput.

Pada Point lain disebutkan dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil penghitungan suara pada kegiatan pemungutan suara Pemilu/Pemilukada serta dilarang menjadi panitia umum Pemilu, anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) serta turut campur tangan di dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu.

Sebetulnya, tidak berlebihan pula jika banyak asumsi bahwa Polri akan berlaku curang di Pilkada Jabar, bahkan mungkin seperti Ray Rangkuti mengusulkan agar mendagri membatalkan Komjen M Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jabar dan dia mendukung polisi menjadi institusi yang profesional.

Nah, hal inilah yang harus dijawab secara kongkrit oleh Polri, termasuk Pasal 28 ayat 3 UU No2/2002 juga menyatakan dengan tegas bahwa polisi hanya bisa bertugas di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun. Itu berarti Iriawan sejak menjabat sebagai Pj Gubernur, sejak itu pula beliau harus mengirimkan surat pengunduran diri dari kepolisian. Sementara, ia belum pensiun dari polisi.

Cuitan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon juga harus dijawab secara benar oleh jajaran Polri bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar) telah ternoda.Dalam cuitan di Twitter Fadli.

Poliri juga harus mampu menjawab pernyataan bahwa tetap ditunjuknya nama Iriawan memunculkan pertanyaan, kenapa pemerintah sangat ngotot dan pelantikan ini telah menjatuhkan kredibilitas pemerintah. Sebab dulu Presiden menyebut usulan ini hanyalah isu. Mendagri dan Kapolri juga telah menarik kembali usulan ini. Menko Polhukam bahkan telah mengklarifikasi tegas pembatalan usulan.

Keputusan ini memang membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik untuk konteks Pilkada Jabar maupun pilkada-pilkada lainnya, termasuk pada seluruh tahap demokrasi di tahun ini dan tahun depan.

 

Mampukah Polri?

Yang mewujudkan Pilkada damai adalah masyarakat, tentu netralitas polisi dan Pj Gubernur yang polisi juga mendukung netralitas itu. Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah menjamin netralitas anggota kepolisian dalam pertarungan tahun politik 2018.

Jadi – mau tidak mau – keputusan dilantiknya Iriawan sudah terlaksana, tentu saja rakyat tinggal menanti janji Kapolri, sebab netralitas polisi dalam Pilkada merupakan fenomena sudah ada sejak dari dulu. Saya hanya menyarankan kepada pihak Polri, dalam waktu yang sangat singkat, karena Pilkada hanya hitungan hari lagi, Polri harus menjawab dulu hati rakyat yang meragukan eksistensi polisi dalam Pilkada.

Setelah itu bersama rakyat polisi harus bergandengan tangan dan benar-benar membuktikan netralitas itu. Pilkada akan terasa damai bersama Polri. Salam damai!!

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.