Home Bandung Dedi Mulyadi Diminta 10 Miliar untuk Jadi Gubernur Jabar

Dedi Mulyadi Diminta 10 Miliar untuk Jadi Gubernur Jabar

487
0

JABARSATU – Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi tidak khawatir pernyataannya yang menyebut diminta Rp 10 miliar untuk rekomendasi calon gubernur Jabar dari Golkar akan menghambat pencalonannya.

“Kecintaan saya pada partai melebihi rekomendasi partai untuk saya maju di Pilgub Jabar. Jadi, saya tidak khawatir,” ujarnya di Jalan Gandanegara, Purwakarta Kamis 28 September 2017.

Menurutnya, apa yang dikatakannya dalam forum terbuka Golkar Jabar pada Selasa (26/9) di Kantor Golkar Jabar, Jalan Maskumambang sebagai bentuk otokritik.

“Saat ini Golkar mengalami penurunan elektabilitas di level nasional dan di Jabar meningkat. Saya terpanggil untuk membenahi, ini bagian dari otokritik untuk membenahi partai,” ujarnya.

Ia enggan menyebut siapa sosok atau tokoh yang ‎meminta “pelicin” miliaran itu. Hanya saja, yang pasti hal itu merusak citra partai. “Yang pasti memanfaatkan partai untuk cari untung. Termasuk yang meminta uang Rp 10 m. Itu kan merusak citra partai,” ujar Dedi. (TJ/JBS)

JABARSATU –  Ancaman nuklir di Indonesia bisa dikatakan bukan lagi isapan jempol. Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) Jazi Eko Istiyanto, mengatakan hal itu terbukti dari kelompok teror yang dibekuk Polisi di Bandung, Jawa Barat akhir Agustus lalu.

“Anda tahu? bom di Bandung kemarin, kan menggunakan kaus lampu petromak, itu thorium, gampangnya nuklir,” ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Jakarta Pusat.

Thorium 232 (Th-232) bisa diubah menjadi Uranium 233 (U-233), dan unsur tersebut adalah modal dasar untuk menciptakan bom nuklir. Rencananya, kelompok teror di Bandung, akan meledakkan Mako Brimob dan Istana Negara. Beruntung Polisi sudah terlebih dahulu membekuk kelompok tersebut.

Kepala Bapeten mengatakan saat ini, Istana Negara sudah dipasangi Radius Portal Monitor (RPM), yang bisa mendeteksi benda-benda yang mengandung radiasi mematikan.

Alat tersebut dipasang di tiga pintu masuk utama kawasan istana. Selain itu setiap Presiden mengunjungi tempat di luar istana, detektor juga dipasang di lokasi.

“Paspampres juga sudah dilatih untuk menggunakan alat-alatnya. Sehingga kalau bapak Presiden mau menghadiri suatu tempat, itu dibersihkan dulu sama dia. Dia yakinkan, bahwa tidak ada radiasi nuklir di situ,” ujarnya.

Tak hanya itu, pada pelaksanaan Asian Games 2018 mendatang di Jakarta dan Palembang, juga akan dipasangi alat-alat untuk mendeteksi radiasi berbahaya.

Pada tahun yang sama, juga diapasang enam alat detektor radiasi di sejumlah kota di Indonesia. Alat itu antara lain bisa memonitor aktivitas di Korea Utara, yang berkaitan dengan nuklir.

Untuk mengantisipasi ancaman-ancaman terkait nuklir, Bapeten tengah merumuskan revisi Undang-Undang nomor 10 tahun 1997, tentang ketenaganukliran.

Dengan revisi tersebut, diharapkan proses pemidanaan terhadap penyalahgunaan tenaga tersebut bisa lebih mudah.

“Saat ini belum terumuskan, tentu saja itu bisa membahayakan, bisa diancam pasal lain di undang-undang lain. Tapi kalau ada di undang-undang yang spesialils tentang terorisme nuklir, akan lebih kuat lagi,” ujarnya.(TJ/JBS))

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.